KOTA MANNA – Buntut laporan pencemaran nama baik yang disampaikan Sekda BS Drs. Zainal Abidin Merahli ke Polda Bengkulu Senin (24/1) kemarin, terlapor Ketua DPRD BS, Susman Hadi, SP, MM, tidak hanya bakal menghadapi panggilan penyidik Polda Bengkulu. Ia juga bakal mendapatkan panggilan Badan Kehormatan (BK) DPRD BS beberapa hari ke depan. “Kita akan panggil Susman selaku anggota dewan,” kata Ketua BK DPRD BS, Mudin Gumay kepada RB kemarin (25/1).

Adapun tujuan pemanggilan Susman ini, dijelaskan Mudin guna meminta klarifikasi terkait laporan yang disampaikan sekda ke Polda Bengkulu. Sedangkan mengenai waktu pemanggilan, Mudin belum bisa memastikan, menurutnya pemanggilan akan dilaksanakan sesegera mungkin. “Dalam waktu dekat akan kita panggil. Nanti setelah ada klarifikasi dari Susman, BK akan segera menindaklanjutinya,” ungkap Mudin.

Lebih lanjut Mudin menyampaikan, salah satu tindakan yang kemungkinan akan ditempuh BK yakni mencari solusi agar kedua petinggi di Bumi Sekundang Setungguan ini bisa berdamai. Mudin mengaku, BK siap menjadi fasilitator perdamaian “perang dingin” antara Ketua DPRD dengan Sekda BS ini. “Kita siap mediasi kalau mau nanti masalah ini mau didamaikan,” imbuh Mudin.

Terpisah, menanggapi “perang dingin” antara sekda dengan ketua DPRD, Wabup BS DR. drh. Rohidin Mersyah, MMA enggan berkomentar banyak. Namun dari pernyataannya kemarin, tersirat keinginan agar permasalahan ini diselesaikan dengan menempuh jalur damai. “Yang terpenting itu menjalin komunikasi dengan baik, antara legislatif dengan eksekutif, serta menjaga keharmonisan,” ujar Rohidin.

Diketahui Sekda menyampaikan laporan ke Polda Bengkulu Senin (24/1) kemarin akibat dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Susman. Meskipun Sekda sendiri membantah laporan ini. Sedangkan Susman memilih pasrah menerima kenyataan dirinya dilaporkan akibat sms atau pesan singkat tersebut. Bahkan kemarin (25/1) Susman mengaku sudah bertandang ke rumah sekda untuk mencari solusi permasalahan ini. “Kalau memang ini dinilai baik, ya silakan saja,” demikian Susman. (bek)

Sumber : http://harianrakyatbengkulu.com/?p=32

SELUMA KOTA – Oknum PNS di Dinas Pendidikan (Dispendik) Seluma De (35), yang terlibat kasus dugaan perselingkuhan, hingga kini masih bebas melenggang. Ia belum diperiksa oleh Inspektorat Daerah (Ipda). Alasannya, Ipda sampai saat ini belum ada perintah dari pimpinan untuk memeriksa De, yang juga warga Desa Dermayu Kecamatan Air Periukan tersebut.

Inspektur Seluma H. Achmad Murni, S.IP mengakui kalau pihaknya belum memeriksa De. Sebab, belum ada perintah dari pimpinan. Baik dari bupati langsung, wabup maupun sekda. Sehingga Ipda belum mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.

‘’Kalau belum ada surat perintah, Inspektorat belum bisa memeriksa yang bersangkutan. Karena, ini menyangkut pertanggungjawabannya. Tidak bisa Inspektorat berkerja langsung-langsung saja,’’ ungkapnya.

Terkait sanksi untuk PNS yang melakukan selingkuh, Achmad Murni belum bisa mengatakan. Sebab, tergantung dengan hasil pemeriksaan tim Inspektorat. Bisa sanksi berat, sedang dan ringan.

‘’Tapi, kalau kasus perselingkuhan ini biasanya masuk ke pelanggaran sedang. Sanksinya ya sanksi yang sedang juga. Seperti penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan kenaikan gaji berkala,’’ terang Achmad Murni.

Kalau sanksi berat, lanjutnya adalah pemberhentian secara hormat maupun tidak hormat. Sedangkan sanksi ringan, teguran secara lisan maupun tidak tertulis.

Untuk mengingatkan, De dan pasangan selingkuhnya Jo (40) warga Desa Niur Kecamatan Sukaraja, digerebek suami Rabu (19/1) malam. Di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang sekitar pukul 23.30 WIB. Keduanya digerebek sedang berduaan di kamar dengan kondisi lampu mati. Di kamar ditemukan ada kondom.(sip)

Sumber : RB

BENGKULU – Kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden menjadi momentum bagi pejabat daerah mengusulkan kenaikan gaji. Buktinya, gaji Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Bengkulu juga diusulkan naik. Pasalnya, saat ini gaji Bupati dinilai masih rendah.

Gaji pokok Bupati Kaur misalnya, lebih rendah dari gaji pokok Sekda. Gaji pokok Bupati Kaur hanya Rp 2,1 juta/bulan. Sedangkan gaji pokok Wakil Bupati sebesar Rp 1,8 juta. Disisi lain gaji pokok Sekda sebesar Rp 2,9 juta /bulan.

Sekda Kaur Drs Arben B, SE mengaku ikut prihatin dengan minimnya gaji kepala dan wakil kepala daerah di Kabupaten Kaur. Pasalnya jika ditotalkan gaji yang diterima setiap bulannya ditambah dengan tunjangan anak dan istri berikut jabatan dipotong iuran wajib serta pajak penghasilan untuk Bupati hanya menerima Rp 6,7 juta/bulan. Sedangkan untuk Wakil Bupati sebesar Rp 5,2 juta/bulannya.

‘’Kami sejak tahun 2009 lalu sudah berusaha mengajukan usulan kenaikan gaji kepala dan Wakil Kepala Daerah. Tetapi usulan itu belum ditanggapi oleh pusat. Adanya usulan itu dulu karena adanya keluhan dari para kepal;a daerah yang sudah menjabat di KAur. Disisi lain risiko dan tanggung jawab yang mereka emban atau tanggung itu cukup besar,’’ kata Sekda kepada RB kemarin.

Dikatakan, selama ini gaji pokok kepala daerah itu hanya ditambah dengan tunjangan anak sebesar 4 persen/anak. Ditambah lagi dengan tunjangan istri 4 persen dari gaji pokok. Kemudian tunjangan beras, tunjangan jabatan, berikut pajak penghasilan itu akhirnya ditotalkan hanya sebesar Rp 6,7 juta/bulannya.

‘’Untuk sekarang Penjabat Bupati Kaur hanya menerima gaji di Kabupaten Kaur sebesar Rp 530 ribu/bulannya. Sebab posisinya masih selaku pejabat eselon II yang dijabatnya selaku staf ahli di pemda provinsi. Gaji yang diterimanya setiap bulan itu hanya total kekurangan gaji kepala daerah ditambah gajinya di pemda provinsi,’’ tegas Arben di ruangannya.

Lanjutnya, untuk itu jika ada rencana pemerintah pusat akan menaikan gaji kepala daerah itu sangat didukung dan wajar. Mengingat tidak mungkin gaji pokok kepala daerah jauh dibawa gaji PNS yang dibawa naungannya. ‘’Ke depannya saya akan konsultasi lagi mengenai masalah rencana usulan kenaikan gaji kepala daerah. Jangan sampai gajinya cukup memperihatinkan,’’ pungkas Arben.

Suherman Setuju Gaji Naik

Bupati Rejang Lebong, H. Suherman, SE,MM kepada RB kemarin, mengaku sangat setuju dengan adanya usulan kenaikan gaji kepala daerah. Menurut Suherman, tidak hanya kali ini, usulan kenaikan gaji kepala daerah ini sudah beberapa kali diusulkan ke pemerintah pusat, namun keterbatasan anggaran membuat usulan ini belum bisa terpenuhi.

Dilanjutkan Suherman, mengenai kenaikan gaji kepala daerah, dirinya hanya bisa pasrah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, dengan alasan selaku kepala daerah dirinya tentu hanya menerima saja. Selama dua periode menduduki jabatan sebagai Bupati Rejang Lebong, Suherman mengaku mendapatkan gaji sebesar Rp 5,9 juta perbulannya.

“Jumlah itu, sudah termasuk dengan semua tunjangan saya. jadi bisa dibayangkan gaji sebesar itu untuk sebulan. Tapi apapun keputusannya kami tetap terima, karena kan kita harus melihat kondisi keuangan negara juga,”ujar Suherman. Begitupun dengan penambahan dana taktis bagi kepala daerah, Suherman mengaku tidak begitu peduli apakah mau ditambah atau tidak.

“Yang jelas usulan untuk kenaikan gaji itu sudah kami usulkan beberapa kali dari dulu. Untuk penambahan dana taktis ya silakan saja, karena itu juga kan bukan untuk kepala daerah, kembalinya kan ke masyarakat juga. Yang jelas kalau keuangan negara tidak memungkinkan, tidak mungkin kita paksakan,” demikian Suherman.

Bupati Seluma No Comment

Sementara itu, Bupati H. Murman Effendi, SE, SH, MH memilih untuk tidak berkomentar soal ini. ‘’Saya no comment lah,’’ ujarnya sembari tertawa kecil.

Wakil Ketua I DPRD Seluma Jonaidi Syahri, S.Sos setuju dengan kenaikan gaji presiden dan wapres tersebut. Kata pria yang akrab disapa John Bule ini, kenaikan gaji untuk menunjang peningkatan kinerja presiden dan wapres.

‘’Bukan hanya gaji presiden dan wapres, kalau memungkinkan, saya juga setuju gaji gubernur, wagub, bupati dan wabup dinaikkan,’’ pungkasnya.

Gaji Bupati MM Rp 5,8 juta/bulan

Di sisi lain, gaji Bupati Mukomuko saat ini hanya sebesar Rp 6,6 juta. Setelah dipotong pajak penerimaan bersih seorang bupati menjadi Rp 5,8 juta. Untuk wakil bupati gaji per bulan Rp 5,7 juta belum dipotong pajak.

Wacana kenaikan gaji kepala daerah ikut didukung oleh Plt. Sekda Mukomuko BM. Hafrizal. Dijelaskan bahwa untuk gaji seorang kepala daerah harus ada patokan yang jelas yang diatur di APBN. Yang diatur dan dibentuk secara bersama yang berlaku di seluruh Indonesia. Dan untuk penambahannya sebagai pembeda gaji untuk kepala daerah per kabupaten itu adalah PAD.

“Nah kalau saya menilai gaji yang pas untuk seorang bupati itu di atas angka 10 juta. Nah nantinya untuk penambahan gaji disesuaikan dengan realisasi PAD yang diperoleh. Sehingga ada pembeda gaji bupati yang ada di daerah maju dengan bupati yang memimpin daerah yang baru berkembang,” terang BM. Hafrizal.

Dikatakan BM Hafrizal, gaji kepala daerah itu diusulkan melalui APBN. Untuk penambahan gaji kepala daerah tersebut akan dibebankan ke daerah sesuai dengan kemampuan daerah. Untuk gaji yang saat ini di bebankan semua ke daerah. Sehingga kemampuan daerah Mukomuko dalam menggaji kepala daerah masih minim. “Saya rasa gaji bupati saat ini masih sangat kecil. Sedangkan beban tugas sangat banyak,” terangnya.

Dijelaskan juga bahwa bukan gaji kepala daerah saja yang harus di masukkan dalam APBN. Namun juga untuk pilkada supaya juga bisa dimasukkan dalam APBN. Sehingga daerah tidak berat dalam menggelar Pilkada. Dan juga akan membuat persaingan akan lebih sehat. Apalagi di daerah yang PAD nya masih minim. “Ini akan jadi masalah bagi daerah yang baru mekar dan masih berkembang. Sehingga ada patokan dan semangat daerah dalam menggali PAD.

Dijelaskan saat ini gaji kepala daerah masih berdasarkan PAD. Ada hitungan terperinci sehingga bisa menentukan jumlah gaji bupati, wakil bupati dan DPRD. “Sehingga saat ini ada perbedaan antara gaji bupati di Kalimantan Selatan dengan Bupati kita,” terang BM. Hafrizal.

Gaji Bupati BS Rp 6,5 Juta

Menanggapi kenaikan gaji untuk kepala daerah di-Indoensia, Wabup BS DR. drh. Rohidin Mersyah, MMA mengungkapkan, gaji seorang kepala daerah harus disesuaikan dengan beban kerja masing-masing. Makanya menurut Rohidin setiap daerah, baik gubernur maupun bupati memiliki besaran gaji yang berbeda pula. “Tentunya masing-masing kepala daerah memiliki beban kerja yang berbeda,” kata Rohidin.

Untuk Bupati BS per bulannya menerima gaji kotor Rp 6,496 juta. Ini belum termasuk potongan Rp 465,9 ribu untuk PFK dan PPh. Jadi setiap bulannya bupati menerima gaji bersih Rp 6,030 juta. Sedangkan Wabup sedikit lebih rendah dengan gaji bersih Rp 5,274 juta. Jumlah ini telah mengalami pemotongan Rp 395,5 ribu. “Itu sudah termasuk tunjangan. Setiap bulannya memang ada tunjangan kesehatan Rp 1 juta, itu juga kalau digunakan,” ungkap Rohidin.

Termasuk Gaji DPRD

Sinyal akan dilakukannya kenaikan gaji presiden, dengan kisaran 10- 20 persen dan rencananya akan diberlakukan Maret 2011, berimbas pada kenaikan gaji KDH dan WKDH serta tunjangan komunikasi intensif (TKI) anggota DPRD Kota. Pasalnya, TKI yang diterima DPRD Kota saat ini dua kali gaji pokok KDH dan WKDH. Diketahui, saat ini gaji pokok KDH dan WKDH Rp 2.338.400, namun besaran yang diterima setiap bulan KDH dan WKDH Rp 8.022.892. Pasalnya, ada enam tunjangan yang mengikuti gaji tersebut yaitu Tunjangan Keluarga Rp 251.830, Tunjangan Jabatan Rp 4.532.900, unjangan Beras Rp 180.000,Tunjangan PPh/Khusus Rp 936.541,Pembulatan gaji Rp 950,Asuransi Kesehatan Rp 89.180.

Dikonfirmasi Kadis PPKA Kota, Dr. Fitriani mengaku belum mengetahui rencana kenaikan gaji tersebut. Dikatakan Fitri pihaknya masih menunggu surat edaran terkait kenaikan tersebut.

“Kalau ada edarannya ya naik, kan harus dibayarkan. Namun sampai saat ini kita belum tahu informasinya,” terang Fitriani singkat.

Diketahui mengacu PP RI No 109 tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disebutkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberikan gaji, yang terdiri dari gaji pokok,tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Besarnya gaji pokok Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Sementara untuk Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah untuk Kota Bengkulu di atas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%.

Diluar gaji dan tunjangan, KDH dan WKDH juga menerima pembiayaan pengeluaran selama setahun Rp 5,41 miliar. Meliputi Biaya penunjang operasional Rp 300 juta (PP RI No 109 Tahun 2000),Belanja Rumah Tangga Rp 2,095 miliar,Belanja perjalanan dinas Rp 275 juta, Perjalanan Dinas Rp 780 juta, Pengobatan LokalRp 180 juta,Perawatan Rumah Rp 668,8 juta, Suku Cadang Kendaraan Rp 250 juta, Belanja BBM dan Pelumas Rp 400 juta, Variasi Kendaraan Rp 250 juta Instalasi Listrik Rp 43 juta, Pakaian Dinas Rp 200 juta. (tim)

Pejabat Gaji Pokok Gaji Bersih
1. Bupati Bengkulu Selatan Rp 2,1 Juta Rp 6,0 Juta
2. Wabup Bengkulu Selatan Rp 1,8 Juta Rp 5,3 Juta
3. Bapati Seluma Rp 2,1 Juta Rp 6,8 Juta
4. Wabup Seluma Rp 1,8 Juta Rp 6,0 Juta
5. Walikota Bengkulu Rp 2,3 juta Rp 8,0 Juta

Sumber RB

KEPAHIANG – Gedung DPRD Kepahiang gempar. Lho apa pasal? Salah seorang anggota dewan, sebut saja —Pejago— terlibat hubungan gelap dengan seorang mahasiswi kelas jauh (ekstensi) sebuah PTS di Kepahiang, —-sebut saja Manis. Hubungan cinta terlarang ini sudah berlangsung 10 bulan belakangan.

Yang menarik, tali percintan keduanya ini diakui secara terus terang oleh Pejago maupun Manis. Awalnya, isu ini menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut. Namun saat RB memint konfirmasi langsung kepada Pejago dan Manis, keduanya mengakui sempat ada hubungan spesial.

Menurut Pejago, hubungan dia dan Manis sudah terjalin sejak 10 bulan belakangan. Awalnya, mereka sempat berpacaran. Karena kadung Cinta, Manis sempat dibawa menemui istrinya untuk meminta restu menjadikannya sebagai istri kedua. Terang saja, sang istri tidak setuju. “Sekarang hanya teman saja,” bantah Is sambil melirik Do dengan penuh arti.

Pengakuan terus terang juga diungkapkan Manis. Menurut mahasiswi berkulit putih ini, dia memang sempat dibawa menemui istri Pejago. “Saat berkenalan, saya tahu dia (Pejago) sudah beristri. Saya sempat dikenalkan kepada istrinya dengan maksud meminta restu,” tutur Manis blak-blakan.

Intensitas pertemuan yang berlebih antara Is dan Do menumbuhkan cinta pada diri keduanya. Terlebih saat kampanye Pilkada Kepahiang lalu, keduanya semakin sering bertemu. “Kalau dibilang saya dilarikan Pejago, itu tidak benar. Tapi kalau kami dibilang ada hubungan, ya memang demikian,” tutur Manis, warga Desa Kelobak Kepahiang itu.

Apakah hubungan gelap ini akan terus berlanjut? Baik Pejago maupun Manis hanya bisa saling bertatapan tanpa bisa menjawab. Wanita berkulit putih dengan rambut sebahu itu pun menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Pejago. “Ya, sejak awal saya sudah tahu Pejago memiliki istri. Tapi kalau sudah cinta mau bilang apa,” tutup Manis penuh makna.(oce)

Sumber : RB

Bengkulu (ANTARA) - Gubernur Bengkulu Agusrin Maryono Najamudin menegaskan, dirinya segera melantik calon terpilih Bupati Bengkulu Selatan, Reskan Effendi pada bulan Agustus ini.

"Tidak ada alasan bagi saya tidak melantik Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Reskan/Rohidin, hasil pilkada 3 Juli lalu. Seluruh persyaratan sudah mereka penuhi dan sekarang kita tinggal menunggu pelantikan saja," kata Gubernur Agusrin, di Bengkulu, Rabu.

Ia mengatakan, isu yang berkembang di Kabupaten Bengkulu Selatan pasangan Reskan/Rohidin tidak akan dilantik Gubernur Bengkulu, tidak benar sama sekali.

"Isu tersebut sangaja diembuskan segelintir orang untuk mengacaukan situasi keamanan di daerah itu. Saya harap masyarakat Bengkulu Selatan tetap tenang dan bupati/wakil bupat terpilih segera kita lantik," ujarnya.

Gubernur Agusrin mengatakan, Pemprov Bengkulu sudah mengusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar surat pengangkatan (SK) Reskan Effendi/Rohidin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan segera diterbitkan, sehingga mereka bisa dilantik pada bulan Agustus ini.

"Kita harapkan dalam waktu dekat ini surat pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan segera turun dari Mendagri sehingga pelantikan dapat kita laksanakan sebelum lebaran ini," ujarnya.

Gubernur Agusrin meminta kepada Reskan/Rohidin agar tetap tenang, dan mereka dipastikan akan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan definitif hasil pilkada 3 Juli lalu.

"Tidak ada celah untuk tidak melantik pasangan Reskan/Rohidin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan karena semua persyaratan sudah dipenuhi pasangan tersebut. Demikian pula hasil pilkada tidak bisa diganggu gugat lagi karena sudah ditetapkan MK," ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Pemprov Bengkulu, Darussalam mengatakan, usulan pelantikan Bupati/Wakil Bupati Bengkulu Selatan sudah disampaikan ke Mendagri.

"Kita harapkan dalam bulan Agustus ini usulan tersebut disetujui Mendagri, sehingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan dapat digelar sebelum lebaran nanti," ujarnya.

KOMPAS.com - Jake Bestwick (12) tersentak kaget dan segera sembunyi di balik kelambu begitu melihat hantu berjubah hitam yang hanya berjarak 20 sentimeter dari wajahnya.

Jake menceritakan kepada The Sun, Minggu (16/8/2010) bahwa hantu itu tiba tiba muncul di hadapannya. "Ia hanya berjarak 20 sentimeter dari wajah saya dan kelihatan beberapa detik kemudian menghilang," kata Jake.

Penampakan hantu berkaian hitam itu sangat memukul Derby pemilik Rumah Sakit Royal NHS di Inggris. Karena tahun lalu juga ada pengalaman yang sama oleh orang lain yang melihat hantu di tempat tersebut.

Lima staf rumah sakit tersebut melaporkan, telah melihat hantu berpakaian gelap hitam yang kemudian manajemen rumah sakit memanggil "orang pintar" atau dukun untuk mengusirnya.

Dia tidak tahu apa itu yang dilihatnya dengan penampakan hantu berbadan gelap secara tiba-tiba. Namun dia mengatakan, "Kutahu apa yang kulihat adalah hantu." Para ahli mengatakan, hantu bisa menjadi semangat prajurit Romawi jaman dulu.

Protes terhadap penangkapan 3 petugas DKP oleh kepolisian Malaysia digelar di Pekanbaru. Puluhan aktivis Cipayung mendatangi Kantor Konsulat Malaysia.

Riauterkini-PEKANBARU- Puluhan aktivis Cipayung Pekanbaru, sebuah organisasi bersama lima organisasi mahasiswa, yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Makasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) mendatangi Kantor Konsulat Malaysia untuk Riau di Jalan Jendral SUdirman Pekabaru, Selasa (17/8/10).

Aksi yang digelar usai peringatan detik-detik Proklamasi Indonesia tersebut, dalam rangka memprotes sikap arogan pemerintah negeri jiran, Malaysia, terkait penangkapan dan penahanan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri saat mereka bertugas mengamankan perairan RI dari aksi pencurian nelayan Malaysia.

Kedatangan puluhan aktivis tersebut sama sekali tak ada yang menyabut. Tidak dari pihak Konsulat Malaysia, juga tidak ada dari aparat keamanan. Mereka bebas melakukan apapun. Beruntung, aksi ini tergolong tertib. Bahkan, beberapa kali terdengar himbauan dari sesama aktivis untuk tidak melakukan tindak anarkhis. Jika kemudian sempat ada rumah lampu di atas pagar konsulat yang jatuh dan rusak, itu terjadi tanpa disengaja.

"Kami tidak sengaja. Mohon maaf," ujar aktivis yang menjatuhkan sambil turun dari pagar. Ia dan beberapa aktivis lainnya memanjat pagar untuk memasang spanduk Dirgahayu HUT RI ke-65 di pagar konsulat. Semula spanduk tersebut dipasang menutupi papan nama konsulat, namun dengan pertimbangan sopan-santun, akhirnya digeser.

Dalam orasinya, para aktivis Cipayung Pekanabru menuntut agar Pemerintah Malaysia menghormati kedaulatan Indonesia. Terlebih di saat Indonesia tengah memperingati hari kemerdekaannya yang ke-65. "Ini hari kemerdekaan, sudah semestinya Malaysia menghomarti dengan membebaskan ketiga petugas DKP yang ditahan sekarang juga dan tanpa syarat!" tuntut salah seorang aktivis.

Selain berorasi dan memasang spanduk, para aktivis juga menyanyikan lagu-lagu perjuangan, terutama lagu Indonesia Raya sebagai pembuka aksi.

Setelah puas menyuarakan aspirasi, meskipun tidak ada yang menerima, akhirnya para aktivis Cipayung Pekanbaru menyudahi aksi dengan tertib. Saat aksi berakhir, baru nampak beberapa polisi datang.

Menurut Indra, salah seorang petugas keamanan Konsulat Malaysia, pihaknya sama sekali tidak tahu akan ada demo. Saat ini Konsul Zamani Ismail sedang berada di rumah, istirahat, setelah mengikuti upacara peringatan HUT RI di halaman Kantor Gubernur Riau.***(mad)

http://www.riauterkini.com/hukum.php?arr=31244

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 31 (2010) dan Maulid Nabi Muhammad SAW ke 1431 H, pondok pesantren Al-Quraniyah Manna menggelar berbagai perlombaan yang bernuansa religi. Sedangkan pada malam puncak peringatan, digelar Gebyar Shalawat.

Asisten 1 Bupati Bengkulu Selatan, memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap kegiatan yang dihadiri seluruh santri dan pengelola pesantren. "Ini merupakan kegiatan yang luar biasa dan baru pertama kali di Bengkulu Selatan," Ungkap Asisten Bupati saat memberikan sambutan. Dengan menggelar Gebyar Shalawat tentu memberikan nuasa baru bagi masyarakat Bengkulu Selatan, "kami selaku pemerintah daerah akan terus mensuport agar kegiatan ini bisa lestari di Bumi Sekundang," tandasnya.
Momen peringatan Harlah pada tahun 2010 ini, merupakan sebuah refleksi terhadap perjalanan Pondok Pesantren Al-Quraniyah sebagai salah satu wadah pendidikan di Bengkulu Selatan. berbagai inovasi terhadap pengelolaan pesantren ini terus dilakukan, agar kedepannya mampu menjadi yang terbaik dalam kualitas dan kuantitas. Semoga.

Kepolisian Resort (Polres) Bengkulu Selatan menangkap 16 kepala sekolah (kepsek) yang mengadakan pertemuan di SMAN 1 Bengkulu Selatan untuk membocorkan soal ujian nasional (UN).
Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Suyatmo, di Bengkulu, Selasa, mengatakan ke 16 kepsek itu digerebek pada hari Minggu (19/4) siang saat menggelar pertemuan untuk mendapatkan soal cadangan UN dari salah seorang pegawai Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Bengkulu Selatan.
"Kasusnya memang ditangani Polres Bengkulu Selatan dan informasi yang kita terima soal itu adalah soal-soal cadangan yang dibawa petugas Diknas setempat itu dibagikan kepada seluruh kepsek di SMUN 1 Bengkulu Selatan," katanya.
Menurut Suyatmo, kasus itu tercium tim intel Polres Bengkulu Selatan saat proses pendistribusian soal dari provinsi ke kabupaten untuk diamankan di polsek yang merupakan wilayah terdekat dari sekolah-sekolah SMA yang ada.
"Soal utama sudah diamankan di polsek-polsek, tapi salah seorang pegawai Diknas setempat mengamankan soal cadangan dan membawanya ke SMUN 1 dan intel kita sudah mencium gelagat mencurigakan itu, kemudian langsung menggerebek TKP yang saat itu sedang berlangsung pembagian soal ke masing-masing kepsek," katanya.
Hingga saat ini, katanya, belum ada kepsek yang ditetapkan sebagai tersangka karena semuanya masih dalam proses pemeriksaan.
Meski tidak ada yang ditahan, namun seluruh Kepsek dan pegawai Diknas Kabupaten Bengkulu Selatan serta sejumlah pengawas UN masih berada di Polres Bengkulu Selatan untuk dimintai keterangan.
"Kita akan pilah-pilah mana yang akan menjadi tersangka dan mana yang sebatas saksi. Itu (penetapan tersangka) nanti setelah tahap pemeriksaan tuntas," katanya.
Suyatmo mengatakan aksi tersebut termasuk dalam tindakan terencana dan para pelaku akan dijerat dengan KUHP atau Peraturan di Departemen Pendidikan Nasional.
Meski demikian proses pelaksanaan UN di Bengkulu Selatan, katanya, tetap berjalan normal.

Sumber:TVONE

Pertama, berkaitan dengan politik kebangsaan, yang harus didorong menuju pada adanya konsesus nasiional tentang kemandirian bangsa.

Kedua, menyangkut politik kenegaraan, yang memang perlu untuk melakukan penataan konstitusi sebagaimana visi Indonesia dan para `the founding fathers` sebagai arah menuju cita-cita bangsa.

Ketiga, adanya politik kebijakan, dengan mengecam `perampokan` aset negara untuk kepentingan elite maupun kelompok tertentu.

"Di sini intinya menyangkut kebijakan yang tidak berpihak dan tak menyejahterahkan rakyat, tetapi lebih mengabdi kepada kepentingan pemilik modal atau kaum kapitalis."

Keempat, menyangkut politik keseharian atau momentum. "Yakni, terkait dengan penyelenggaraan Pemilu kali ini, maka demi wibawa (bersama), bahwa Pemilu itu sebagai agenda rakyat, kita semua harus sepakat menegaskan menolak berbagai praktik `money politics`, primordialisme dan feodalisme oligarki elite. Menolak setiap upaya (elite) yang hanya menjadikan rakyat sebagai objek politik Pemilu.

kelima, PB PMII menginstruksikan ke seluruh kader maupun massanya di Indonesia, untuk melakukan aksi nasional Pemilu sebagai agenda rakyat bukan agenda kalangan elite atau Parpol.

PB PMII menginstruksikan pendirian Posko di semua cabang

Posko Advokasi Masyarakat Marginal dalam Pemilu untuk memperkuat kontrak politik rakyat terhadap para elite itu, sekaligus mengamankan situasi yang mengkhawatirkan terkait dengan Pemilu.

Hampir dapat dipastikan Temu BEM daerah Bengkulu Ke II akan digelar di kampus Hijau Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Quraniyah Manna pada maret 2009 nanti. hari rabu 11/02/2009 kemarin berlangsung rapat sekaligus konsolidasi persiapan TBD.

Nampak hadir dalam pertemuan itu riki susanto yang juga merupakan presidium BEM Daerah I, dalam pertemuan ini kiita baru membahas pembentukan kepanitiaan serta persiapan-persiapan teknis yang memungkinkan untuk segera deilaksanakan. mengenai tempat dilaksanakannya Temu BEM Daerah ke dua. Riki mengungkapkan "memilih STIT Al-Quraniyah Manna sebagai tempat dalam acara forum mahasiswa Bengkulu, ini merupakan kesepakan pada saat TBD I".

Rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden BEM STIT Al-Quraniyah manna Asep Jamaluddin berlangsung sekitar 2 jam, menurutnya iven TBD merupakan ajang sillaturahmi antar BEM yang ada di seluruh bengkulu baik Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. disamping itu, TBD II yang akan di gelar di STIT Al-Quraniyah manna nantinya, Asep berharap menjadi agenda dalam rangka mempertegas peran Mahasiswa dalam membangun Daerah ini.

JAKARTA, KAMIS - Ketua KPUD Bengkulu Selatan Juli Hartono menampik jika pihaknya dianggap lalai karena meloloskan pasangan calon Bupati terpilih Dirwan Mahmud dengan pasangannya Hartawan.

Hal itu dikatakannya seusai pembacaan putusan dalam sidang sengketa Pilkada di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (8/2). “KPUD tidak kecolongan karena KPU berpikir legalisting, karena yang bersangkutan tidak pernah dipidana di pengadilan negeri di tempat pengadilan calon. KPU sudah melaksanakan tugas semaksimal mungkin,” katanya.

Namun demikian, KPU Bengkulu Selatan akan segera melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Bengkulu, KPU Pusat, Depdagri dan pihak terkait lainnya terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang. “Kita akan koordinasi secara horisontal dan vertikal, mengenai langkah kita selanjutnya, belum bisa dipastikan waktu pastinya,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal itu berdasar permohonan perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan, yang diajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan, Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah terhadap Bupati terpilih Dirwan Mahmud dan pasangannya Hartawan.

Dalam konklusinya, MK juga menyatakan Bupati terpilih Dirwan Mahmud, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Bengkulu Selatan selama dua periode, terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal menjadi pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan. “Yang bersangkutan terbukti secara nyata pernah menjalani hukumannya karena delik pembunuhan yang diancam dengan hukuman lebih dari lima tahun,” tegas Ketua MK Mahfud MD selaku ketua majelis hakim.

Dalam putusannya, MK juga menyimpulkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Selatan telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima mengenai latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Dirwan Mahmud, sehingga Pemilukada berjalan dengan cacat hukum sejak awal.

Tetapi salah satu hakim konstitusi Achmad Sodiki mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) mengenai putusan tersebut. Menurut dia, pasal 58 f UU Nomor 32 Tahun 2004 seyogianya ditinjau kembali kegunaannya atau penafsirannya sehingga memberi masa depan narapidana yang lebih cerah dan manusiawi.

Sumber : Kompas